makalah pelanggaran ham

MAKALAH PELANGGARAN HAM

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha megetahui dan maha bijaksana yang telah memberi petunjuk agama yang lurus kepada hamba-Nya dan hanya kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang membimbing umat nya degan suri tauladan-Nya yang baik .                                                                                                                                              

Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugrah,kesempatan dan pemikiran kepada kami untuk dapat menyelesaikan makalah ini . Makalah ini merupakan pengetahuan tentang  KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA  , semua ini dirangkum dalam makalah ini , agar pemahaman terhadap permasalahan lebih mudah di pahami dan lebih singkat dan akurat .

Sistematika makalah ini dimulai dari pengantar yang merupakan apersepsi atas materi yang telah dan akan dibahas dalam bab tersebut .Selanjutnya, Pembaca akan masuk pada inti pembahasaan dan diakhiri dengan kesimpulan, dan saran makalah ini. Diharapkan pembaca dapat mengkaji berbagai permasalahan tentang  KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA  Akhirnya, kami penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan makalah ini.

 Saya menyadari bahwa makalah ini masih belum semmpurna untuk menjadi lebih sempurna lagi saya membutuhkan kritik dan saran dari pihak lain untuk membagikannya kepada saya demi memperbaiki kekurangan pada makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaaat bagi anda semua. Terimakasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

                                                                                                            Blora, 08 September 2013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB. I  PENDAHULUAN

1.1     Latar belakang

1.2     Tujuan Permasalahan

1.3     Identifikasi Masalah

BAB. II PEMBAHASAN  MASALAH

      2.1    Pengertian Pelanggaran HAM

      2.2    Macam Pelanggaran HAM

      2.3    Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia

      2.4     Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM

      2.5     Peran serta Masyarakat dalam Penegakan HAM

      2.6     Macam-macam Perlindungan Terhadap Korban Pelanggaran HAM

      2.7    Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

BAB. III PENUTUP

      3.1    Kesimpulan

      3.2    Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia masih dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Di di dalamnya tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan HAM pada dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran HAM seorang individu terhadap individu lain,kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya.

Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang penegakan HAM bagi seluruh warganya. Instrumen-instrumen HAM pun didirikan sebagai upaya menunjang komitmen penegakan HAM yang lebih optimal. Namun seiring dengan kemajuan ini, pelanggaran HAM kemudian juga sering terjadi di sekitar kita. Untuk itulah kami menyusun makalah yang berjudul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia”,untuk memberikan informasi tentang apa itu pelanggaran HAM.

B.     TUJUAN PERMASALAHAN

Tujuan dari mengangkat materi ini tentang penegakkan hak asasi manusia di Indonesia yaitu:

1.      Untuk mengetahui bagaimana penegakkan HAM di Indonesia

2.      Untuk mengetahui sejauh mana HAM di Indonesia itu ditegakkan.

C.    IDENTIFIKASI MASALAH

Sesuai dengan judul makalah ini “Pelanggaran Hak Asasi Manusia” , maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1.      Apa pengertian pelanggaran HAM ?

2.      Apa saja macam-macam pelanggaran HAM?

3.      Apa saja contoh-contoh pelanggaran HAM?

4.      Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan HAM?

5.      Apa saja praserta masyarakat dalam penegakan HAM?

6.      Apa saja macam-macam perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM?

7.      Apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah  setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakanya.

B.     MACAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

a.    Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

1)   Pembunuhan masal (genosida)

Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan (UUD No.26/2000 Tentang Pengadilan HAM)

2)   Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan,penyiksaan, perbudakkan dll.

b.    Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

1.      Pemukulan

2.      Penganiayaan

3.      Pencemaran nama baik

4.      Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

5.      Menghilangkan nyawa orang lain

C.    CONTOH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti :

1.Kasus Tanjung Priok (1984)

Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.

2.Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994)

Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.

3.Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)

Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.

4.Peristiwa Aceh (1990)

Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.

5.Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)

Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).

D.    UPAYAH PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HAM

Hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan faham individualisme dan liberalisme. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistis sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. Dewasa ini pula banyak kalangan yang berasumsi negatif terhadap pemerintah dalam menegakkan HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM. Hal ini dapat kita lihat dari upaya pemerintah sebagai berikut;

a. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.

b.Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan

c. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia.

Menjadi titik berat adalah hal-hal yang tercantum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut;

1. Hak untuk hidup.

2. Hak berkeluarga.

3. Hak memperoleh keadilan.

4. Hak atas kebebasan pribadi.

5. Hak kebebasan pribadi

6. Hak atas rasa aman.

7. Hak atas kesejahteraan.

8. Hak turut serta dalam pemerintahan.

9. Hak wanita

10. Hak anak

Hal-hal tersebut sebagai bukti konkret bahwa Indonesia tidak main-main dalam penegakan HAM

E.     PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HAM

Peran serta masyarakat dalam penegakan HAM telah diatur  dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM antara lain yaitu :

1.      Pihak yang berhak berpatisipasi dalam penegakan HAM adalah:

         a. Individu                                          e. LSM

         b. Kelompok                                      f. Perguruan Tinggi

         c. Organisasi politik                           g. Lembaga Studi

         d. Organisasi masyarakat                   h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya

2.      Peran serta dalam penegakan HAM yang dapat dilakukan adalah

a.       Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM

b.      Memajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya

c.       Secara sendiri-sendiri maupun bekerja bersama-sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian , pendidikan dan penyebarluasan informasi megenai HAM

3.      Wujud peran serta masyarakat dalam penegakan HAM antara lain:

a. Wujud partisipasi warga Negara dalam penegakan HAM dalam hubungan dengan pemerintah, antara lain:

                1. Mendirikan LSM atau NGO (Non Government Organazation)

 2. Mengajukan laporan atau pengaduan, baik lisan atau tertulis kepada Komnas HAM  untuk meminta perlindungannya dengan syarat telah memiliki alasan dan bukti yang kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar.

3. Menyampaikan pendapat dimuka umum atas terjadinya suatu kasus pelanggaran HAM sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

               4. Menyampaikan kritik atau saran kepada pemerintah, tentang pelaksanaan HAM

5. Melakukan penelitian dan menyampaikan hasil penelitian atas suatu kasus   pelanggaran HAM secara professional dan proporsional, dan lain-lain.

b. Wujud partisipasi warga Negara dalam penegakan HAM dalam hubungan dengan sesama warga Negara  dalam pergaulan hidup sehari-hari, antara lain:

               1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia

               2. Mengembangkan sikap saling menghormati dan mencintai sesama

               3. Bersikap tenggang rasa terhadap orang lain

               4. Tidak semena-mena terhadap orang lain

               5. Bersikap adil terhadap sesama manusia

               6. Berani membela kebenaran dan keadilan

F.     MACAM-MACAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM

Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat mendapatkan hak perlindungan dari aparat dan aparat keamanan . Ada dua macam perlindungan yang diberikannya yaitu:

a.        Perlindungan fisik

b.       Perlindungan mental dari ancaman , gangguan, teror dan  kekerasan dari pihak manapun.

Setiap korban pelaggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

1. Kompensasi adalah imbala yang dierikan oleh Negara karena tidak mampu               memberikan ganti rugi yang sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya.

            2. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku                   atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :

a.    Pengembalian harta milik

b.    Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan

c.    Pengganti biaya untuk tindakan tertentu

3.Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misal nama baik, jabatan, kehormatan dan hak-hak lainnya

G.    PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN HAM

1. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme);
2. Adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme);
3. Kurang berfungsinya lembaga – lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan
4. Pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

B.     SARAN

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain

                                                                             

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan, 2010, PENDIDIKAN PANCASILA. Edisi reformasi, PARADIGMA, 2010

Buku LKS PPKN kelas X Tahun Pelajaran 2013/2014